Pengangguran meningkat ke 3,0 persen pada April 2026, dengan jumlah penganggur tercatat 511.800 orang. Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan pasar tenaga kerja menyerap tambahan pencari kerja yang terus bertambah.
Institut Masa Depan Malaysia (MASA) menyatakan kondisi ini perlu ditangani secara segera dan terkoordinasi untuk memastikan terciptanya pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kenaikan angka dan kondisi tenaga kerja
Data yang dirilis menunjukkan jumlah penganggur naik 0,6 persen menjadi 511.800 orang dari 509.000 orang pada Maret 2026. Kadar pengangguran naik 0,1 poin persentase menjadi 3,0 persen—angka yang sama pernah tercatat pada Oktober 2025.
Sementara itu, jumlah tenaga kerja terus bertumbuh menjadi 17,33 juta orang, meningkat 0,1 persen, tetapi tingkat partisipasi tenaga kerja tetap pada 70,9 persen. Peningkatan tenaga kerja yang tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja cukup menandakan adanya ketidakselarasan pertumbuhan angkatan kerja dan peluang kerja tersedia.
Dampak pada kelompok muda dan struktur etnis
MASA menyoroti situasi kelompok muda yang tetap rentan. Kadar pengangguran untuk usia 15–24 tahun tercatat tinggi pada 10,2 persen, dengan 290.800 orang menganggur. Untuk kelompok usia 15–30 tahun, pengangguran meningkat menjadi 6,3 persen, yaitu 394.700 orang.
Selain itu, analisis struktur pengangguran memperlihatkan konsentrasi tinggi di kalangan Bumiputera. Mengacu pada Statistik Bumiputera 2025, komunitas Bumiputera terus menyumbang lebih dari 70 persen dari total penganggur warga negara sejak 2022. Rinciannya: pada 2022 terdapat 391.900 Bumiputera dari 549.100 penganggur warga negara (71,4 persen); pada 2023, 354.900 dari 483.700 (73,4 persen); dan pada 2024, 336.300 dari 463.900 (72,5 persen).
Struktur ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penganggur pada April 2026 berpotensi berdampak lebih besar pada komunitas Bumiputera apabila pola yang sama berlanjut.
Penyebab dan tantangan pasar kerja
MASA menekankan bahwa masalah pengangguran tidak sekadar jumlah lowongan yang tersedia. Terdapat isu ketidakpadanan keterampilan (skills mismatch) dan ketidakpadanan pekerjaan (job mismatch), dominasi sektor berproduktivitas rendah, serta keterlibatan yang tinggi pada pekerjaan informal dan ekonomi gig. Semua faktor ini menghambat penyerapan tenaga kerja ke sektor formal yang produktif.
Rekomendasi kebijakan untuk penyerapan kerja
Untuk menjaga daya tahan dan inklusivitas pasar kerja, MASA mengajukan beberapa langkah strategis yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah:
- Menetapkan tim tugas lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Ekonomi, Kementerian Sumber Manusia, dan Kementerian Kewangan untuk menyelaraskan intervensi pasar kerja secara terpadu dan berbasis data.
- Memperkuat insentif penggajian dan dukungan kepada majikan dengan memperluas insentif yang menyasar perusahaan kecil dan menengah, guna mendorong penciptaan pekerjaan baru terutama bagi belia dan penganggur jangka panjang.
- Mengintensifkan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pelatihan, dan industri untuk memenuhi kebutuhan sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti teknologi digital, kecerdasan buatan, automasi, analitik data, dan ekonomi hijau.
- Mendorong peran lebih aktif Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLIC) dalam menyediakan peluang latihan industri, program pengembangan talenta, dan penyerapan graduan baru ke ekonomi formal.
MASA menegaskan bahwa pengangguran adalah indikator kesejahteraan yang mencerminkan kondisi kehidupan keluarga dan kapasitas ekonomi menciptakan peluang yang inklusif serta berkualitas. Untuk itu, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan pelaku ekonomi menjadi kunci agar pasar kerja lebih responsif terhadap perubahan ekonomi global dan memberi prospek yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Azril Mohd Amin adalah Ketua Pegawai Eksekutif Institut Masa Depan Malaysia (MASA). Tulisan ini memuat pandangan penulis berdasarkan pengamatannya dan tidak harus merepresentasikan pandangan seluruh pihak terkait.
