Akal Takht menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Kepala Menteri Punjab, Bhagwant Mann, terkait sejumlah masalah yang menyentuh urusan keagamaan Sikh. Perselisihan itu berpusat pada dugaan video yang dianggap menyinggung para Guru Sikh dan pada perubahan undang-undang anti-penodaan yang disahkan pemerintah provinsi.
Pihak kepala lembaga agama tertinggi komunitas Sikh tersebut menegaskan bahwa sosok dalam video itu adalah Bhagwant Mann, klaim yang telah dibantah berulang kali oleh sang kepala pemerintahan yang menyebut klip itu palsu dan hasil teknologi kecerdasan buatan. Selain persoalan video, Akal Takht menolak sejumlah ketentuan dalam amandemen hukum penodaan yang disusun pemerintah Punjab.
Pemanggilan MLA dan pengecualian terhadap Bhagwant Mann
Akal Takht memanggil anggota legislatif Sikh dari partai penguasa maupun oposisi untuk membahas isi undang-undang tersebut. Dalam langkah yang menimbulkan sorotan, undangan itu tidak mencakup Bhagwant Mann, sehingga pertemuan itu berlangsung tanpa kehadiran kepala pemerintahan provinsi.
Langkah pemanggilan ini menunjukkan ketegangan otoritas keagamaan dan pemerintah sipil di Punjab. Akal Takht meminta agar pembahasan undang-undang dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi dan kewenangan lembaga-lembaga keagamaan Sikh, yang dinilai memiliki peranan penting dalam mengatur hal-hal yang menyangkut tatanan ibadah dan kitab suci komunitas.
Keberatan terhadap isi amandemen RUU
Akal Takht mengajukan keberatan terhadap beberapa pasal dalam amandemen undang-undang anti-penodaan yang disusun oleh pemerintah provinsi. Inti kritik menyangkut istilah-istilah yang digunakan dalam teks legislatif, definisi tentang siapa yang berhak menjadi kustodian, serta ketentuan mengenai pemberian nomor identifikasi unik pada salinan Guru Granth Sahib.
Menurut Akal Takht, persoalan seperti definisi kustodi dan pengelolaan salinan kitab suci semestinya berada di bawah wewenang institusi keagamaan Sikh, bukan ditetapkan sepenuhnya melalui perangkat hukum sipil. Penetapan nomor identifikasi unik untuk setiap salinan Guru Granth Sahib menjadi sorotan khusus karena dianggap bisa mengganggu otoritas selama ini yang dipegang lembaga-lembaga agama.
- Keberatan pada terminologi yang dipakai dalam RUU.
- Penolakan terhadap definisi kustodian yang diatur dalam amandemen.
- Penentangan terhadap ketentuan pemberian nomor identifikasi unik pada salinan Guru Granth Sahib.
Tenggat waktu perubahan dan saran penundaan implementasi
Akal Takht memberi pemerintah waktu satu bulan untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang yang dipermasalahkan. Selama periode itu, lembaga agama tersebut juga menyarankan agar ketentuan baru itu tidak diberlakukan sampai perubahan yang diminta selesai dibahas dan disepakati.
Permintaan peninjauan ini menegaskan keinginan pihak keagamaan untuk terlibat dalam proses legislatif ketika soal-soal sensitif keagamaan diatur. Penundaan implementasi dianggap perlu untuk mencegah ketegangan yang lebih luas di kalangan komunitas Sikh dan untuk menjamin bahwa pengaturan baru tidak melampaui otoritas agama yang selama ini berlaku.
Hingga saat ini, pihak pemerintah provinsi belum mengeluarkan pernyataan baru selain bantahan awal Bhagwant Mann terkait keaslian video yang menyinggung itu. Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada dialog Akal Takht dan aparat legislatif serta respons resmi dari pemerintahan Punjab dalam masa satu bulan yang diberikan.
