0
0
Pendidikan adalah salah satu kunci utama kemajuan sebuah bangsa. Betul kan? Nah, di tengah dinamika ini, Fraksi Partai Golkar di DPR RI punya pandangan serius: sudah saatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) direvisi. Mengapa demikian? Mari kita bedah lebih lanjut mengapa revisi UU Sisdiknas ini menjadi agenda penting demi masa depan pendidikan di Tanah Air.
Kenapa Revisi UU Sisdiknas Begitu Mendesak?
Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, “Memangnya kenapa UU Sisdiknas harus diotak-atik lagi?” Jawabannya cukup sederhana, tapi dampaknya besar. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, M Sarmuji, menjelaskan bahwa UU ini sudah berumur 22 tahun. Itu artinya, sudah melewati satu generasi penuh, lho!
Sarmuji lantas mengajak kita merenung, “Apa kabar pendidikan kita hari ini?” Ia melihat, negara-negara seperti Korea Selatan dan China, yang dulunya serupa dengan kita, kini sudah jauh melesat berkat pondasi pendidikan yang kuat. Ini jadi pemicu semangat untuk Indonesia bisa melakukan lompatan serupa. Tentunya, dengan catatan ada perubahan fundamental pada sistem pendidikan kita.
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Amanat yang Harus Terus Diperbarui
Ingat janji kemerdekaan kita? Ya, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, revisi UU Sisdiknas ini diharapkan bisa jadi pijakan kuat untuk merealisasikan amanat tersebut secara lebih optimal. Bukan cuma soal angka, tapi juga kualitas dan arah yang jelas. Ada beberapa poin krusial yang jadi sorotan Golkar:
- Klarifikasi Anggaran Pendidikan (Mandatory Spending 20%): Alokasi 20% APBN/APBD untuk pendidikan itu penting, tapi perlu diperjelas apa saja yang masuk kategori anggaran tersebut. Biar tepat sasaran dan tidak menimbulkan salah paham, setuju kan?
- Peran Swasta dalam Pendidikan: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis tanpa diskriminasi, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sarmuji menegaskan, keputusan ini jangan sampai “mematikan” peran serta masyarakat, justru harus memperkuat peran swasta sebagai komplemen peran negara.
Melenyapkan Hoaks dan Menguatkan Hak Guru
Setiap kali ada isu perubahan, seringkali muncul kabar miring. Begitu juga dengan revisi UU Sisdiknas ini. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, sigap membantah hoaks yang beredar, terutama terkait hak-hak guru.
“Ada isu bahwa revisi UU Sisdiknas akan menghapus hak-hak guru. Itu tidak benar,” tegas Hetifah. Justru sebaliknya, revisi ini akan membawa angin segar dengan peningkatan hak guru. Jadi, para pendidik tak perlu khawatir ya!
Singkatnya, revisi UU Sisdiknas ini bukan sekadar mengubah pasal-pasal, melainkan upaya serius untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, menjawab tantangan masa depan, dan memastikan visi pendidikan Indonesia benar-benar bisa terwujud. Semoga prosesnya berjalan lancar demi kemajuan bangsa!
