0
0
Trilogi-university.ac.id – Jakarta, 28 September 2025, 19:07 WIB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, menghadapi tantangan serius akibat kasus keracunan makanan di sekolah. Khususnya di Kabupaten Bandung Barat, 1.333 siswa menjadi korban per 28 September 2025, hingga dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Presiden Prabowo angkat bicara, menegaskan komitmennya untuk mengatasi masalah ini tanpa dipolitisasi. Berikut ulasan tentang respons pemerintah dan langkah perbaikan yang diperlukan.
Tanggapan Presiden terhadap Kasus Keracunan MBG
Presiden Prabowo menyampaikan responsnya usai kunjungan luar negeri selama tujuh hari. “Saya akan panggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan pejabat terkait untuk diskusi,” ujarnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 27 September 2025. Ia mengakui hambatan dalam program MBG, yang menyasar jutaan anak di Indonesia, sebagai hal wajar. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen mengatasi kendala ini.
Menurut Prabowo, kasus keracunan adalah masalah besar. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 6.452 siswa menjadi korban per 21 September 2025. “Pasti ada kekurangan di awal, tetapi saya yakin kita bisa selesaikan,” tegasnya. Oleh karena itu, ia meminta evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Jangan Politisasi Program Makan Bergizi Gratis
Prabowo meminta semua pihak tidak mempolitisasi kasus ini. Ia menegaskan tujuan MBG adalah membantu anak-anak kurang mampu yang sering hanya makan nasi dengan garam. “Jangan sampai ini jadi ajang adu domba. Fokus kita adalah anak-anak yang kesulitan,” katanya. Dengan demikian, ia mengajak masyarakat mendukung visi kesejahteraan anak.
Selain itu, Prabowo menyoroti pentingnya menjaga niat baik program ini. Oleh karena itu, ia mendorong kerja sama lintas sektor untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan. Fokusnya tetap pada peningkatan gizi anak, bukan konflik politik.
Kelemahan Sistemik dalam Pelaksanaan MBG
JPPI menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan kesehatan. Standar pangan, distribusi, dan keamanan makanan tidak terjaga. Selain itu, standar gizi menu MBG juga bermasalah. Akibatnya, JPPI mendesak pemerintah menghentikan sementara program ini dan menghentikan pengalihan anggaran pendidikan untuk MBG.
“Kondisi ini gagal mencapai tujuan gizi dan memicu risiko keracunan massal,” ujar JPPI pada 17 September 2025. Senada, Prof. Sri Raharjo dari UGM menyebut adanya kegagalan sistemik dalam penyiapan, pengolahan, dan distribusi makanan. “Pengawasan lemah membuat menu tidak terkontrol,” katanya. Oleh karena itu, ia menyarankan audit rutin dan pelatihan untuk penjamah makanan.
Langkah Perbaikan untuk Program MBG
Untuk mengatasi masalah, pemerintah perlu mengambil langkah konkret. Pertama, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok makanan. Kedua, terapkan standar keamanan pangan yang ketat. Ketiga, libatkan dinas kesehatan untuk pengawasan rutin. Dengan demikian, risiko keracunan dapat diminimalkan.
Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi penjamah makanan diperlukan. “Sanksi tegas hingga pencabutan izin harus diberikan jika ada kelalaian,” ujar Prof. Raharjo. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif memastikan kualitas makanan. Dengan langkah ini, MBG dapat kembali mencapai tujuannya.
Peran Masyarakat dalam Mendukung MBG
Masyarakat juga berperan penting. Pertama, laporkan setiap pelanggaran standar keamanan pangan ke pihak berwenang. Kedua, dukung program MBG dengan memantau pelaksanaannya di sekolah. Ketiga, edukasi anak-anak tentang pentingnya gizi seimbang. Dengan demikian, program ini mendapat dukungan luas.
Selain itu, orang tua dapat bekerja sama dengan sekolah untuk memastikan menu aman. “Keterlibatan masyarakat akan memperkuat program ini,” ujar Agus, perwakilan JPPI. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat penting.
Menuju MBG yang Aman dan Efektif
Pemerintah perlu memperbaiki koordinasi lintas sektor. Misalnya, libatkan Badan POM untuk pengujian makanan. Selain itu, libatkan ahli gizi untuk menyusun menu sesuai standar. Dengan demikian, MBG dapat memenuhi kebutuhan gizi anak tanpa risiko kesehatan.
Prabowo menegaskan optimismenya. “Kita akan lewati hambatan ini,” katanya. Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan dan evaluasi. Dengan langkah ini, MBG diharapkan menjadi program yang aman dan efektif.
Kesimpulan
Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis menunjukkan tantangan besar, tetapi Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperbaikinya. Dengan pengawasan ketat, pelatihan, dan koordinasi yang lebih baik, MBG dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, masyarakat diajak mendukung tanpa mempolitisasi isu ini. Dengan demikian, program ini akan meningkatkan gizi anak Indonesia tanpa risiko kesehatan.
