Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia harus mempercepat persiapan tenaga kerja AI menghadapi era kecerdasan buatan. Pemerintah didorong menyesuaikan sistem pendidikan dan pelatihan agar generasi muda memiliki keterampilan yang relevan dengan perubahan teknologi.
Hal itu disampaikan Anwar ketika memberikan ucaptama pada pelancaran Pusat Pembangunan Global Ant International di Kuala Lumpur, 1 Juli 2026. Menurutnya, percepatan ini penting supaya negara tidak tertinggal dalam persaingan digital yang semakin sengit.
Transformasi industri dan implikasi AI
Anwar mengingatkan bahwa kemajuan teknologi yang pesat mengubah wajah berbagai sektor ekonomi dan membuka peluang baru. Dalam sambutannya ia menegaskan, “AI bukan sahaja akan membentuk cara perniagaan beroperasi, malah turut mengubah cara perdagangan dijalankan, penilaian kredit dibuat, risiko diuruskan serta pasaran dihubungkan merentas sempadan,”.
Pernyataan itu menekankan bahwa dampak AI tidak terbatas pada otomatisasi, tetapi melibatkan sistem penilaian finansial, manajemen risiko, dan konektivitas pasar lintas negara. Oleh karena itu, kebijakan dan persiapan sumber daya manusia perlu diarahkan agar manfaat teknologi dapat dimaksimalkan secara inklusif.
Rangka regulasi dan kepercayaan digital
Pemerintah disebut sedang memuktamadkan Rang Undang-Undang Tadbir Urus Kecerdasan Buatan sebagai kerangka pengaturan untuk hubungan manusia-mesin di masa depan. Anwar mengatakan rangka regulasi tersebut akan melengkapi undang-undang yang sudah ada, termasuk Akta Keselamatan Siber dan peraturan perlindungan data.
Kepercayaan digital juga mendapat prioritas dalam strategi pembangunan nasional. Anwar menyebutkan bahwa kepercayaan ini menjadi asas pembinaan negara dalam era digital dan mendapat perhatian melalui Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) serta fasa akhir Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia.
Pendidikan, pelatihan, dan pembangunan bakat
Menjawab tantangan perubahan industri, Anwar menyerukan langkah cepat untuk mempersiapkan kaum muda melalui penguatan pembangunan bakat dan pengenalan program studi serta latihan yang sesuai. Ia menyoroti langkah-langkah koordinasi institusi negara, termasuk inisiatif oleh Majlis Digital Negara dan Majlis Pendidikan Negara.
Dalam sambutannya ia menegaskan, “Kedua-dua Majlis Digital Negara dan Majlis Pendidikan Negara baru-baru ini memberi tumpuan kepada usaha melengkapkan rakyat Malaysia dengan kemahiran yang diperlukan untuk masa depan. “Kita mesti memastikan anak-anak dan golongan muda menerima latihan terbaik serta bersedia meneroka bidang dan peluang baharu yang sedang muncul di peringkat global,”.
Pernyataan tersebut menggambarkan fokus pada kualifikasi yang praktis dan relevan, sekaligus menekankan perlunya pelatihan yang menyediakan akses ke peluang pekerjaan baru yang lahir dari ekosistem digital.
Peran investasi dan prinsip inovasi
Anwar juga memberi penghargaan kepada Ant International atas kepercayaannya kepada Malaysia serta dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah membina bakat lokal dan memperluas peluang dalam ekonomi digital. Keputusan Ant International untuk menubuhkan Pusat Operasi Global di Kuala Lumpur disebut sebagai langkah yang dapat membantu memajukan tujuan nasional selain sebagai pencapaian pelaburan semata.
Selain aspek ekonomi, Anwar menekankan bahwa teknologi, keuangan, dan inovasi harus melahirkan pekerjaan berkualitas, memperkuat kapasitas domestik, mendukung pertumbuhan bisnis, dan memperluas akses ke layanan yang terjangkau saat Malaysia menempatkan diri sebagai pusat serantau untuk teknologi digital dan AI. Ia menutup bagian ini dengan pernyataan prinsip: “Inovasi mesti kekal berteraskan pada prinsip mudah, bahawa manfaat pertumbuhan dikongsi secara meluas dan tiada komuniti yang ketinggalan. “Ini bukan sekadar mengenai keuntungan korporat, tetapi mengenai kemajuan yang berpusatkan rakyat,”.
Dengan langkah regulasi, penajaman kurikulum, serta sinergi pemerintah dan pelaku industri, Anwar berharap Malaysia dapat mempercepat transformasi digitalnya tanpa meninggalkan aspek pemerataan dan perlindungan dasar.
