0
0
Trilogi-university.ac.id – Jakarta, 1 Oktober 2025 – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menentang keras kebijakan yang menunjuk guru sebagai Penanggung Jawab (PIC) Makan Bergizi Gratis (MBG), karena tugas ini membebani pendidik dan mengabaikan keselamatan. P2G tolak PIC MBG melalui pernyataan Kepala Bidang Advokasi Guru, Iman Zanatul Haeri, yang menyebut Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 5 Tahun 2025 sebagai upaya lepas tangan dari maraknya kasus keracunan MBG di sekolah. Oleh karena itu, P2G mendesak moratorium program untuk evaluasi menyeluruh. Dengan demikian, fokus guru harus tetap pada mengajar, bukan menangani risiko makanan beracun.
Kasus keracunan MBG yang meningkat menunjukkan perlunya perbaikan sistem, sementara pelibatan guru mengganggu pembelajaran. Selain itu, P2G menyoroti bahwa kebijakan ini melanggar regulasi profesi guru, menambah beban kerja yang tidak relevan.
P2G Tolak PIC MBG: BGN Hindari Tanggung Jawab
Iman Zanatul Haeri menegaskan bahwa Surat Edaran BGN mencerminkan upaya menghindari tanggung jawab atas keracunan MBG. “BGN seolah lepas tangan dari kasus keracunan yang meningkat,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu, 1 Oktober 2025. Oleh karena itu, P2G mengusulkan moratorium MBG untuk evaluasi regulasi, kebersihan, kelayakan vendor, dan risiko teknis. Misalnya, data Kemenkes mencatat kenaikan kasus keracunan MBG sebesar 30% sejak program diluncurkan.
Selain itu, pelibatan guru dalam distribusi MBG mengganggu proses belajar mengajar. Guru harus menimbang makanan, mencicipinya, mengawasi konsumsi siswa, dan membersihkan sisa. Dengan demikian, tugas ini tidak hanya membebani, tetapi juga berbahaya, karena guru tidak terlatih mendeteksi racun.
Beban Guru Bertambah dengan PIC MBG
P2G tolak PIC MBG karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 35 mengatur beban kerja guru mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran, bimbingan siswa, dan tugas tambahan seperti koordinator kokurikuler. Mengelola MBG tidak termasuk dalam regulasi ini. “Beban guru sudah berat sebelum MBG,” tegas Iman. Oleh karena itu, kebijakan ini melanggar kewajiban profesional guru.
Selain itu, mencicipi makanan berisiko membahayakan kesehatan guru. Misalnya, kasus keracunan di Jawa Timur menunjukkan ancaman nyata bagi PIC. Dengan demikian, menugaskan guru untuk tugas ini tidak logis, karena mereka tidak memiliki keahlian deteksi racun.
P2G Menolak PIC MBG: Gangguan Pembelajaran
Pelibatan guru sebagai PIC MBG mengurangi waktu efektif mengajar. Guru harus meninggalkan kelas untuk distribusi, pengawasan, dan pembersihan makanan. Dengan demikian, kualitas pendidikan menurun akibat gangguan jadwal. Selain itu, rotasi PIC menambah kebingungan, terutama bagi guru honorer yang rentan eksploitasi tanpa perlindungan sosial.
Iman menyoroti insentif Rp100 ribu per hari tidak sebanding dengan risiko. Misalnya, guru honorer sering dipaksa mengambil peran ini tanpa pelatihan memadai. Oleh karena itu, P2G menilai kebijakan ini memperburuk kondisi kerja pendidik.
Solusi P2G untuk Perbaikan MBG
P2G merekomendasikan moratorium MBG untuk audit independen, mencakup vendor, rantai pasok, dan pengujian keamanan makanan. Dengan demikian, program dapat dilanjutkan dengan standar lebih tinggi. Selain itu, P2G mengusulkan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) profesional di sekolah, bukan melibatkan guru. Misalnya, ahli gizi terlatih dapat menangani distribusi dan pengawasan.
Oleh karena itu, pemerintah harus mendengar masukan P2G untuk hindari kontroversi. Dengan evaluasi menyeluruh, MBG bisa berjalan tanpa membahayakan siswa atau guru.
Harapan P2G: MBG Profesional, Guru Fokus Mengajar
P2G berharap BGN segera menanggapi kritik ini dan membebaskan guru dari peran PIC MBG. Guru harus kembali fokus pada tugas inti, yakni mengajar dan membimbing siswa. Dengan demikian, MBG dapat dikelola profesional untuk hasil maksimal. Selain itu, transparansi melalui evaluasi publik akan meningkatkan kepercayaan terhadap program.
Pada akhirnya, P2G tolak PIC MBG demi melindungi pendidik dan siswa. Kolaborasi antara pemerintah dan guru krusial untuk memastikan MBG bermanfaat tanpa menambah beban. Oleh karena itu, revisi kebijakan menjadi langkah mendesak.
